Copyright 2017 - BDP Gapensi Jawa Barat

JAKARTA - Kesalahan kontraktor atau pihak swasta dalam menangani proyek negara tidak bisa dipidanakan. Namun, kegagalan konstruksi, salah merencanakan dan kontruksi yang rusak saat pembangunan hanya bisa diperdata.



Pernyataan itu disampaikan Direktur Bina Penyelenggara Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Darda Daraba dalam forum diskusi ekonomi di Kantor PBNU Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Liputan6.com, Jakarta Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggandeng mitra daerah saat penggarapan proyek. Sehingga, para kontraktor daerah tidak jadi penonton saja.

Ketua Umum BPP Gapensi Iskandar Z Hartawi mengatakan, dengan melibatkan mitra daerah maka para pengusaha tersebut turut menikmati kue pembangunan. Keinginan Gapensi sendiri telah didengar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

 

 

"Tapi alhamdulillah bahwa apa yang dikehendaki Gapensi telah didengarkan oleh Pak Presiden dengan menginstruksikan supaya pekerjaan yang ada di daerah, yang dikerjakan oleh BUMN itu mengajak perusahaan daerah, sehingga mudah-mudahan ke depan, pengusaha daerah itu tidak jadi penonton di kampungnya sendiri," kata dia dalam Rapat Pimpinan Nasional Gapensi di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (27/2/2017).

Sayang, arahan kepala negara belum terasa di daerah. Iskandar mengaku telah mendapatkan laporan dari para pengusaha daerah itu.

"Belum terlihat. Itu baru instruksi Presiden, masalahnya belum. Saya telepon ke beberapa daerah yang ada di Indonesia, katanya belum. Mereka malah menanyakan bagaimana ini kebijakan Pak Presiden? Saya bilang, hubungi saya masing-masing yang punya pekerjaan itu," terangnya.

Sementara, pihaknya mengapresiasi pembatasan BUMN untuk menggarap proyek di bawah Rp 50 miliar. Sehingga, kontraktor kecil bisa turut membangun.

Namun, dia mengusulkan supaya proyek pemerintah tidak semua dibuat besar. Sehingga, keterlibatan kontraktor daerah lebih besar pula.

"Kalau semua dibuat bertriliun-triliun, tidak perlu banyak-banyak, dari angka itu bisa 30 persen saja yang dibuat pekerjaan kecil, itu sudah bisa terangkat pengusaha daerah, ini 10 persen saja tidak. Paling hanya 5-6 persen," tutup dia. (Amd/Gdn)

 

 


JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah lama ditunggu, Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi telah resmi menjadi UU Jasa Konstruksi pada Kamis (15/12/2016) lalu.

UU Jasa Konstruksi yang baru disahkan menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang sudah berlaku kurang lebih selama 17 tahun.Disahkannya UU Jasa Konstruksi ini disambut baik oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi).Gapensi berharap dengan adanya UU ini tak akan ada lagi kriminalisasi terhadap pelaksana konstruksi di Indonesia.“Kami sambut baik, semoga tidak ada lagi aksi sepihak berupa kriminalisasi kepada pelaksana konstruksi,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapensi Andi Karumpa, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (16/12/2016).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan ada tiga juta tenaga kerja di bidang konstruksi memiliki sertifikat guna meningkatkan daya saing dan kompetensi sektor konstruksi di Indonesia.

Jakarta,BeritaRayaOnline,-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Tingkat Nasional Periode 2016-2020, Kamis (12/1/2017) di Jakarta.

Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut setelah ditetapkannya Pengurus LPJK Tingkat Nasional sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dimana telah dilaksanakan Rapat Pengurus Lembaga (RPL) yang dilaksanakan serentak di Pusat dan di seluruh Provinsi di seluruh Indonesia, untuk memperoleh susunan Pengurus Lembaga.